Santai

Ada Penumpang Kaya dan Miskin, KRL Mania Serukan Presiden Tegur Menteri Perhubungan

Ada Penumpang Kaya dan Miskin, KRL Mania Serukan Presiden Tegur Menteri Perhubungan

MOMSMONEY.ID - Komunitas Pengguna KRL Jabodetabek, KRL Mania menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL "kaya" dan "miskin". 

Apalagi, saat ini, Presiden sedang mengevaluasi kinerja menteri dan merencanakan reshuffle kabinet.

Dalam pernyataan tertulis, Jumat (30/12), KRL Mania berpendapat, pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim. 

Pertama, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi dan berdesakan di KRL.

Baca Juga: Cari Tahu yuk! Ini Sederet Manfaat dan Nutrisi Labu Siam untuk Kesehatan Tubuh

Kedua, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi lonjakan anggaran subsidi BBM dan kompensasi, yang tahun ini saja lebih Rp 260 triliun. 

"Dapat dibayangkan, lonjakan APBN jika pengguna KRL yang mencapai 800.000 lebih beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Solar subsidi," kata KRL Mania

Ketiga, mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

Baca Juga: 5 Jenis Ikan yang Aman Dikonsumsi Penderita Darah Tinggi, Sila Coba

Alasan lain adalah, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, bisa terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. 

"Akan ada keributan antara "kaya" dan "miskin" akibat kebijakan tersebut," sebut KRL Mania.

Karena itu, kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya menteri perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja. 

"Kalau tidak, Presiden bisa mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," imbuh KRL Mania.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News